New Penal Paradigm: Proportional and Restorative Strategies to Manage Overcrowding at Class I Tanjung Gusta Detention Center
DOI:
https://doi.org/10.70742/arsos.v3i1.508Keywords:
New Paradigm of the Penal System, Policy Implementation, Overcrowding, Detention Centers, Penal Alternatives, Restorative JusticeAbstract
This study highlights overcrowding in the Class I State Prison Tanjung Gusta Medan as a consequence of the dominance of prison sentences and excessive detention practices in the Indonesian criminal justice system. This problem is structural because it is rooted in the orientation of repressive penal policies and the application of alternative sanctions has not been optimal. This research uses a normative juridical method with a statute approach and is supported by literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift from a retributive approach to a corrective, rehabilitative, and restorative approach, with imprisonment as the ultimate remedium. The implementation of alternative criminal justices, such as social work crimes, supervision crimes, diversion, restorative justice, and the optimization of integration programs (assimilation and parole), has been proven to have the potential to suppress the influx of new prisoners, increase the effectiveness of coaching, and maintain the proportionality of punishment. Preventing overcrowding requires consistency in the application of the new paradigm so that the penal system runs rationally, risk-based, and fair.
Downloads
References
Angkasa. (2010). Over capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan, faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3).
Arief, M. (2024). Reorientasi pemidanaan dalam KUHP 2023 dan implikasinya terhadap alternatif pidana. Jurnal Rechtsvinding, 13(2).
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). Data statistik pemasyarakatan tahun 2024. Jakarta: Ditjenpas.
Erwinsyahbana, T. (2022). Rehabilitation measures for suspected narcotics addicts at the police investigation stage (study at the North Sumatra Police Drug Investigation Directorate). IJRS: International Journal Reglement & Society.
Hidayat, R. (2022). Restorative justice dan diversifikasi pemidanaan di Indonesia. Jurnal IUS, 10(2).
Hikmah, F. (2024). Studi komparatif penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum common law dan syariah. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2).
Kurniasari, D. (2023). Risiko kesehatan dalam kondisi overcrowding lembaga pemasyarakatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17.
Kurniasari, D. (2024). Dampak overcrowding terhadap pemenuhan hak kesehatan narapidana. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 18(1).
Lestari, S., & Santoso, B. (2024). Hambatan implementasi pidana alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1).
Lubis, M. T. S. (2021). Prinsip restorative justice dalam sistem pemidanaan anak sebagai pelaku kejahatan narkotika. SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, ke-1.
Lubis, M. T. S., dkk. (2024). Pengawasan kewenangan diskresi kepolisian terhadap penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum.
Mestika Zed. (2007). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori dan bunga rampai hukum pidana. Bandung: Alumni.
Nasution, A. Z. (2022). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Nugroho, R. (2023). Implikasi overcrowding terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(3).
Nugroho, R. (2024). Overcrowding dan tantangan reformasi pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1).
Prabowo, H. (2022). Implementasi program integrasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 10(3).
Prodjodikoro, W. (2008). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Rahmawati, A. (2022). Dominasi perkara narkotika dan dampaknya terhadap overcrowding lapas di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum De Jure, 22(2).
Rahmawati, A. (2023). Dominasi perkara narkotika dalam struktur penghuni lapas Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2).
Ramadhani, R., dkk. (2023). Urgensi penataan akses permodalan pasca-retribusi tanah di Provinsi Sumatera Utara. SAKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.
Santoso, B. (2023). Analisis statistik overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia tahun 2023. Jurnal Penelitian Hukum dan Kebijakan Publik, 5(1).
Setyowati, L. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi dan Pancasila, 9(3).
Siregar, L. P. (2022). Ketimpangan distribusi penghuni lapas dan tantangan manajemen pemasyarakatan. Jurnal Rechtsvinding, 11(2).
Sulistyo, D. (2023). Dominasi pemenjaraan dan dampaknya terhadap kondisi overcrowding. Jurnal Causa, 15(4).
Suryana, B. (2025). Penegakan hukum dalam perspektif KUHP baru: Antara kepastian dan keadilan. Jurnal Reformasi Hukum Nasional, 8(1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Wirawan, S. (2021). Alternatif pemidanaan sebagai solusi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Jurnal Pemikiran dan Kebijakan Hukum, 18(1).
Wulandari, S. (2023). Efektivitas kebijakan asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam mengurangi overcrowding. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Agung Adipa Dewantara Siregar, MHD. Teguh Syuhada Lubis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
