Enforcement of Law Against Modified Two-Wheeled Vehicle Users: A Case Study of the Central Aceh Resort Police

Hendra Ferdian; Dewi  Astini; Fazzan Fazzan

doi:10.70742/insight.v1i2.385

Authors

Hendra Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
Dewi Astini Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
Fazzan Fazzan Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama

DOI:

https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.385

Keywords:

Law Enforcement, Motorcycles, Modification

Abstract

This research is motivated by the increasing use of racing exhausts on motorcycles in Central Aceh Regency, which do not comply with safety and environmental standards. Such modifications not only cause noise disturbances but also violate legal provisions stipulated in Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Article 48 Paragraph (3), and the Minister of Environment Regulation Number 07 of 2009 concerning Noise Limits for Motor Vehicles. The purpose of this study is to examine the law enforcement carried out by the Central Aceh Police against modified motorcycles, to identify the obstacles faced in the enforcement process, and to analyze the efforts made to overcome these challenges. The study applies an empirical juridical method with a case study approach, using both primary and secondary data, analyzed qualitatively based on empirical findings in the field. The results indicate that law enforcement encounters both internal and external obstacles. Internal obstacles are related to the effectiveness of the police in supervising and enforcing the law against vehicle modifications. External obstacles are influenced by social factors, particularly the growing trend of vehicle modifications shaped by external cultural influences. The internal efforts undertaken include strengthening the role of the police and enhancing public legal awareness. Meanwhile, external efforts focus on limiting the impact of modification trends from outside the region to prevent their spread within the community. This study recommends that the people of Central Aceh avoid using modified vehicles, and that the police increase patrol frequency and implement strict sanctions, including fines, to reduce such violations.

References

Aguswandi, P. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Racing Di Kota Banda Aceh. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 7(1 Juni), 32-46.

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. PERSPEKTIF, 11(3), 1146-1160.

Charisa, A. (2023). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi: Polresta Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Darmawan, M. A. (2018). Perancangan pusat modifikasi sepeda motor di Surabaya dengan pendekatan Arsitektur High-Tech (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Dewi, N. P. K., Yuliartini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 383-399.

Dwitama, M. Y. (2025). Peran kepolisian dalam pemberantasan kasus pencurian kendaraan bermotor di polresta jambi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Fanidia, O. R. (2024). IMPLEMENTASI SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA MODIFIKASI MOTOR KNALPOT RACING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Fanidia, R. O., Kenedi, J., & Jalili, I. (2024). Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 282-299.

Hanum, W. (2023). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Hidayatullah, M. (2024). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTERAPIKA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Lamatenggo, M. Z., Bunga, M., & Amu, R. W. (2025). Peranan Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu–Lintas Diwilayah Hukum Polres Gorontalo. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2), 249-261.

Malik, M. F., Qamar, N., & Wahab, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Kota Makassar: Tinjauan Regulasi dan Dampaknya terhadap Keamanan Lalu Lintas. Journal Social Society, 5(1), 1-13.

Martiyan, F. S. N. P. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN (Studi Kasus Kepolisian Resor Blora) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Narendo, V. M. (2024). Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 17, 262-268.

Novita Adam, S. H. E. R. L. Y., Wihidayati, S., & Shesa, L. (2024). Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP).

Panggabean, L. A. (2022). Peran polisi lalu lintas dalam pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi kendaraan bermotor di Kota Padangsidimpuan (Doctoral dissertation, IAIN PADANGSIDIMPUAN).

Rusydianto, W. (2024). Peran kepolisian dalam penegakan hukum peredaran narkotika dikalangan pelajar (Studi Kasus Polres Cilacap) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Santri, Y. (2023). Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Sulistyo, J., Handayati, N., Prawesthi, W., Subekti, S., & Sidarta, D. D. (2025). KNALPOT BROONG (MODIFIKASI) KENDARAAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(2), 1203-1212.

Surya, B. H. (2023). Tinjauan Terhadap Tindakan Upaya Paksa Penyitaan Knalpot Tidak Standar Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Syaekhu, A. (2021). Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Knalpot Racing R9 Terhadap Emisi Gas Buang dan Tingkat Kebisingan Pada Motor Vixion 2013 (Doctoral dissertation, Universitas Ivet).

Winarno, T. (2025). Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai Peraturan Undang Undang Sehingga Dapat Membahayakan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).