Single Source of Truth dalam Coretax dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi

Surya Marathonsi; Agus  Ariadi

doi:10.70742/insight.v2i1.1103

Authors

Surya Marathonsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka
Agus Ariadi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.70742/insight.v2i1.1103

Abstract

The Single Source of Truth (SSOT) is the latest breakthrough and a strategic initiative by the Directorate General of Taxes, built upon four pillars: Social Business, Mobile, Cloud Computing, and Big Data Analysis. The implementation of this Single Source of Truth raises the question of the Directorate General of Taxes’ accountability as the controller of personal data from the perspective of the Personal Data Protection Act. This article was written to analyze the implications of the Single Source of Truth for the Directorate General of Taxes in managing taxpayer data, and how Coretax manages its legal responsibilities. The research employs a legislative and conceptual approach using normative legal methodology. The study concludes that the Directorate General of Taxes bears full responsibility for the confidentiality and processing of personal data and is obligated to demonstrate its accountability in implementing the principles of Personal Data Protection. Given the challenges posed by gaps in technical regulations and the absence of an independent supervisory authority within Indonesia’s civil law system, this study contributes theoretically to the development of the doctrine of state accountability and public data controller responsibilities in digital tax administration. Practically, this study provides strategic insights for tax authorities, policymakers, and practitioners to strengthen compliance with the law.

[Single Source of Truth (SSOT) atau sumber data tunggal merupakan terobosan teranyar sekaligus langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak yang dibangun diatas empat pilar: Social Business, Mobile, Cloud Computing, dan Big Data Analysis. Implementasi dari sumber data tunggal ini kemudian menghadirkan suatu pertanyaan bagaimana Akuntabilitas Direktorat jenderal Pajak yang merupakan pengendali data pribadi dari sudut pandang kacamata Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Artikel ini ditulis dalam rangka analisis konskuensi Single Source of Truth pada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengendalikan data wajib pajak, dan bagaimana pengelolaan tanggung jawab hukum Coretax. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan metode yuridis normatif. Penelitian menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, pemrosesan data pribadi sekaligus wajib menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Dengan situasi adanya tantangan kekosongan aturan teknis dan ketiadaan lembaga otoritas pengawas independen dalam sistem hukum civil law di Indonesia, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam mengembangkan doktrin akuntabilitas negara dan pengendali data publik pada administrasi perpajakan digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi otoritas pajak, pembuat kebijakan, dan praktisi guna memperkuat kepatuhan terhadap undang-undang.]

References

Ahmad, M. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital Universitas Esa Unggul , Indonesia pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, 2(2), 176–187. https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/249%0Ahttps://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/download/249/245

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. European law journal, 13(4), 447–468.

Cavoukian, A. (2009). Privacy by Design - The 7 foundational principles - Implementation and mapping of fair information practices. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada, 5. https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf%5Cnwww.privacybydesign.ca

Ctas, P., Ke, T., Npwp, P. N. I. K., Npwp, D., Ke, D., & Wp, S. (n.d.). Edukasi Update Reformasi Perpajakan.

Development, O. for E. C. and. (2020). Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration. OECD.

Hildebrandt, M. (2015). Smart technologies and the end (s) of law: novel entanglements of law and technology. In Smart Technologies and the End (s) of Law. Edward Elgar Publishing.

Kuner, C., Bygrave, L. A., Docksey, C., Drechsler, L., & Tosoni, L. (2021). The EU General Data Protection Regulation: A Commentary/Update of Selected Articles. SSRN Electronic Journal, (January), 1–332. https://doi.org/10.2139/ssrn.3839645

Kuner, C., Bygrave, L., Docksey, C., & Drechsler, L. (2020). The EU general data protection regulation: a commentary. Update of Selected Articles.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori hukum. Prenada Media.

Pajak, D. J. (2025). Jurnal Kritis Studi Hukum. 10(10), 36–40.

Razzaq, R. S. D., & Nurmiati, E. (2026). Tantangan Etika dan Privasi terhadap Cyber Crime Big Data (Studi Literatur). Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 3(2), 604–608.

Regard, H. (1980). Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013).

Republik Indonesia. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHU.

Republik Indonesia. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Republik Indonesia. (2022). UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, (196).