Indonesian Journal of Public Administration and Policy

Digital Statecraft: Integrating Information Technology Into Islamic Governance Systems

Moses Adeolu AGOI — Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 +0700

Emphasizing the incorporation of information technology to improve administrative efficiency, openness, responsiveness, and policy creation, this paper looks at the confluence of digital transformation and Islamic legal digital statecraft. Governments are increasingly using artificial intelligence (AI), big data analytics, blockchain, cloud computing, and digital public infrastructure (DPI) in the context of the Fourth Industrial Revolution to update public institutions and enhance state capacity. Incorporating cutting-edge technologies into government, however, presents hurdles including ethical accountability, cybersecurity threats, bureaucratic resistance, regulatory compliance, and digital exclusion. To assess digital statecraft, the research creates an analytical framework combining public administration theory with information systems research. Using institutional theory and research on digital governance, it evaluates how technological integration transforms public value generation and administrative legitimacy. Comparative policy analysis and peer-reviewed literature from 2015 to 2025 reveal enabling circumstances, governance hazards, and observable results of digital transformation. Results show that three inextricably linked legs support good digital statecraft: resilient digital infrastructure with interoperability, flexible legislative and ethical structures, and strong institutional capacity including digital leadership. Although integrated digital ecosystems can improve service delivery and citizen involvement, sustained risks like algorithmic prejudice and privacy breaches highlight the necessity of responsible, inclusive, and accountable governance policies. The study as a whole shows that achieving legitimacy and public value in contemporary governance calls for balancing technical invention with institutional, moral, and social factors in order to create sustainable digital statecraft.

[Menekankan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, keterbukaan, responsivitas, serta perumusan kebijakan, tulisan ini mengkaji pertemuan antara transformasi digital dan tata kelola negara digital dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks Revolusi Industri Keempat, pemerintah semakin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), analitik big data, blockchain, komputasi awan, dan infrastruktur publik digital (Digital Public Infrastructure/DPI) untuk memodernisasi institusi publik dan meningkatkan kapasitas negara. Namun, integrasi teknologi mutakhir ke dalam pemerintahan menghadirkan berbagai tantangan, termasuk akuntabilitas etis, ancaman keamanan siber, resistensi birokrasi, kepatuhan regulatif, serta kesenjangan digital. Untuk menilai tata kelola negara digital, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis yang menggabungkan teori administrasi publik dengan kajian sistem informasi. Dengan menggunakan teori institusional dan penelitian tentang tata kelola digital, studi ini mengevaluasi bagaimana integrasi teknologi mentransformasi penciptaan nilai publik dan legitimasi administratif. Analisis kebijakan komparatif serta telaah literatur ilmiah bereputasi dari tahun 2015 hingga 2025 mengungkap kondisi pendukung, risiko tata kelola, serta hasil nyata dari transformasi digital. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola negara digital yang efektif ditopang oleh tiga pilar yang saling terkait erat: infrastruktur digital yang tangguh dan interoperabel, kerangka legislasi dan etika yang adaptif, serta kapasitas institusional yang kuat termasuk kepemimpinan digital. Meskipun ekosistem digital yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi warga negara, risiko berkelanjutan seperti bias algoritmik dan pelanggaran privasi menegaskan pentingnya kebijakan tata kelola yang bertanggung jawab, inklusif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa pencapaian legitimasi dan nilai publik dalam tata kelola kontemporer memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dengan faktor institusional, moral, dan sosial guna mewujudkan tata kelola negara digital yang berkelanjutan.]

Menuju Keadilan Subtantif dalam Layanan Publik Digital: Tata Kelola Disfungsi Identitas Kependudukan

Arditya Prayogi, Muhammad Sobri Maulana, Dwitia Pratiwi — Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0700

The digitalization of public services promises efficiency, transparency, and expanded access. However, in practice, dysfunctional population identity data (Number of Population Identification Number/NIK) often becomes a major obstacle for citizens in accessing social security programs. So far, this problem is more often understood as an administrative or technical disruption, although there are still limited studies examining it as a substantive justice issue in the governance of digital public services. This article analyzes substantive justice in the context of the digitalization of public services through a case study of NIK dysfunction in social security access in Biak City, Papua. Using a socio-legal approach, the research examines how data synchronization failures, infrastructure constraints, and frontline service practices affect the fulfillment of citizens' rights to public services. The findings indicate that NIK issues are not only technical but also a matter of institutional accountability, process design, and inequality in digital access. The novelty of this article lies in the use of a substantive justice perspective to position NIK dysfunction as an issue of citizens' rights in digital services, while also offering an operational framework for improvement. Practically, this article proposes: (i) a case-based rapid remediation mechanism, (ii) minimum service standards for verification and escalation, (iii) transparent integration of complaints and status tracking, and (iv) literacy support and mentoring for vulnerable groups.

[Digitalisasi layanan publik menjanjikan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses. Namun, dalam praktiknya, disfungsi data identitas kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK) sering menjadi penghambat utama ketika warga mengakses program jaminan sosial. Sejauh ini, persoalan tersebut lebih sering dipahami sebagai gangguan administratif atau teknis, padahal masih terbatas kajian yang menelaahnya sebagai persoalan keadilan substantif dalam tata kelola layanan publik digital. Artikel ini menganalisis keadilan substantif dalam konteks digitalisasi layanan publik melalui studi kasus disfungsi NIK pada akses jaminan sosial di Kota Biak, Papua. Dengan pendekatan socio-legal, penelitian menelaah bagaimana kegagalan sinkronisasi data, hambatan infrastruktur, serta praktik pelayanan di garda depan memengaruhi pemenuhan hak warga atas pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa masalah NIK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan persoalan akuntabilitas kelembagaan, desain proses, dan ketidaksetaraan akses digital. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan perspektif keadilan substantif untuk menempatkan disfungsi NIK sebagai isu hak warga dalam layanan digital, sekaligus menawarkan kerangka perbaikan yang operasional. Secara praktis, artikel ini mengusulkan: (i) mekanisme remediasi cepat berbasis kasus, (ii) standar layanan minimum untuk verifikasi dan eskalasi, (iii) integrasi pengaduan dan pelacakan status secara transparan, serta (iv) dukungan literasi dan pendampingan bagi kelompok rentan.]

Direction of Socio-Cultural Transformation Policy Based on Community Empowerment in Realizing Prosperity in Southwest Maluku Indonesia

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

This research focuses on efforts to improve community welfare in Southwest Maluku Regency (MBD). The poverty level of MBD Regency is much higher compared to the average poverty level in Maluku Province and the national average. Judging from the high potential of natural resources, such as the Masela Block, marine fisheries resources, buffalo, cattle, goat, forest products, regency should have the ability to alleviate poverty. Today we have entered a new decade in Long Term Regional Development, 2025-2045. How can the direction of socio-cultural transformation policies based on community empowerment create prosperity? This research uses a policy analysis approach, which is based on the MBD Regency Initial Long Term Regional Development Plan document. The data analyzed comes from secondary data, which is processed using descriptive statistics. The results of this research show that there is a socio-cultural transformation in overcoming poverty and improving welfare through community empowerment in MBD Regency. The recommendation submitted to the MBD Regency Government is that the direction of social and cultural transformation policies based on integrative social engineering is important so that an empowered, innovative and prosperous society is created.

[Penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Tingkat kemiskinan di Kabupaten MBD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku dan rata-rata nasional. Mengingat potensi sumber daya alam yang tinggi, seperti Blok Masela, sumber daya perikanan laut, kerbau, sapi, kambing, serta hasil hutan, kabupaten ini seharusnya memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Saat ini kita telah memasuki dekade baru dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, 2025-2045. Bagaimana arah kebijakan transformasi sosial-budaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kemakmuran? Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan, yang didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Awal Kabupaten MBD. Data yang dianalisis berasal dari data sekunder, yang diolah menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya transformasi sosial-budaya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten MBD. Rekomendasi yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten MBD adalah agar arah kebijakan transformasi sosial dan budaya yang berbasis sosial integratif teknik Hal ini penting agar tercipta masyarakat yang berdaya, inovatif, dan sejahtera.]

Konstitusionalitas Kebijakan Publik Berbasis E-Governance dalam Reformasi Birokrasi Digital di Indonesia

Ahmad Nurun — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

The transformation of technology-based governance through e-Governance public policies has become an important aspect of bureaucratic reform in Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to raise constitutional concerns related to the protection of citizens’ rights, digital inequality, bureaucratic transparency, personal data security, and the accountability of state authorities in the use of digital technology. This article examines the constitutionality of e-Governance-based public policies within the framework of digital bureaucratic reform in Indonesia and identifies an appropriate governance model for developing democratic and socially just digital administration. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and socio-legal approaches, and is analyzed through the perspectives of the rule of law, good governance, responsive governance, and digital constitutionalism. The findings indicate that the implementation of e-Governance in Indonesia has not fully reflected the principles of the rule of law and good governance due to several persistent challenges, including unequal access to digital public services (digital divide), limited digital literacy, weak protection of personal data, restricted public participation, and the potential misuse of digital technology in administrative governance. These conditions demonstrate that digital bureaucratic reform in Indonesia remains predominantly oriented toward administrative modernization and bureaucratic efficiency rather than the strengthening of digital democracy, social justice, and constitutional rights protection. Therefore, digital bureaucratic reform requires the reconstruction of a responsive e-Governance model that prioritizes transparency, public participation, digital rights protection, and social justice as the foundation of constitutional and inclusive digital governance.

[Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui kebijakan publik e-Governance telah menjadi aspek penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Namun demikian, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara, ketimpangan digital, transparansi birokrasi, keamanan data pribadi, serta akuntabilitas otoritas negara dalam penggunaan teknologi digital. Artikel ini mengkaji konstitusionalitas kebijakan publik berbasis e-Governance dalam kerangka reformasi birokrasi digital di Indonesia serta mengidentifikasi model tata kelola yang tepat dalam mewujudkan administrasi digital yang demokratis dan berkeadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan socio-legal, yang dianalisis melalui perspektif negara hukum, good governance, responsive governance, dan konstitusionalisme digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Governance di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum dan good governance karena masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap layanan publik digital (digital divide), rendahnya literasi digital, lemahnya perlindungan data pribadi, terbatasnya partisipasi publik, serta potensi penyalahgunaan teknologi digital dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital di Indonesia masih lebih berorientasi pada modernisasi administrasi dan efisiensi birokrasi daripada penguatan demokrasi digital, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, reformasi birokrasi digital memerlukan rekonstruksi model e-Governance yang responsif dengan menempatkan transparansi, partisipasi publik, perlindungan hak digital, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam mewujudkan tata kelola digital yang konstitusional dan inklusif.]