https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/ijpap/issue/feed Indonesian Journal of Public Administration and Policy 2026-09-20T11:18:47+07:00 Rijal [email protected] Open Journal Systems <p align="justify"><span dir="auto"><strong>Indonesian Journal of Public Administration and Policy,</strong> dengan ISSN terdaftar <a href="https://issn.perpusnas.go.id/terbit/detail/20251213172224134">3123-6480 </a></span><span dir="auto">(cetak) dan <a href="https://issn.perpusnas.go.id/terbit/detail/20260202410985043">3124-1735</a> (online)</span><span dir="auto">. IJPAP adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara</span><a href="https://www.iapa.or.id/"><span dir="auto">.</span></a><span dir="auto"> Jurnal ini mencakup banyak isu atau permasalahan terkait ilmu administrasi publik. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan manajemen kebijakan publik.</span></p> <p align="justify"><span dir="auto">IJPAP berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, yang meliputi pengembangan administrasi, kebijakan daerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan, manajemen publik, proses dan teknik pengambilan keputusan publik. IJPAP pertama kali diterbitkan dalam bentuk cetak pada Oktober 2025, dan saat ini juga diterbitkan dalam edisi daring. </span></p> <p align="justify"><span dir="auto">Pada tahun penerbitannya, IJPAP akan menerbitkan jurnal ini dua kali setahun dalam dua periode: Maret dan September Silakan kirimkan naskah terbaik Anda kepada kami.</span></p> https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/ijpap/article/view/1153 Peran Badan Usaha Milik KalurahanSambimulyo dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Pengelolaan Destinasi Wisata Tebing Breksi 2026-07-18T15:56:48+07:00 Muftia Ariffatul Fauziah [email protected] Maria Imelda Naibobe [email protected] Ambar Teguh Sulistiyani [email protected] Amanda Elista [email protected] <p>The transformation of Breksi Cliff from a volcanic breccia mining area into a tourism destination has posed significant challenges to the sustainability of local livelihoods in Sambirejo Village. The cessation of mining activities in 2014 resulted in the loss of income sources for miners, who had previously worked without social security, compelling local communities to transition into tourism-related occupations amid persistently high levels of rural poverty. This condition has placed the Village-Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Kalurahan/BUMKal) of Sambimulyo Village in a strategic position to undertake both community empowerment and regional economic management functions. This study aims to examine the role of BUMKal Sambimulyo Village in empowering local communities through the management of the Breksi Cliff tourism destination, while also evaluating the social value generated through this role. The study employs a descriptive qualitative approach based on the Social Return on Investment (SROI) framework. The findings indicate that the role of BUMKal Sambimulyo Village can be understood through the interconnected processes of institutional strengthening since the early stages of management, the expansion of the local economic ecosystem involving various business groups, and improvements in well-being directly experienced by workers and surrounding communities. The transformation from a mining area into a tourism destination has created new business opportunities for local residents, strengthened institutional capacity in maintaining transparency and social cohesion, and encouraged recognition of successful management at the national level. Nevertheless, the sustainability of these benefits remains dependent on seasonal fluctuations in tourist visits and limited funding for destination development. The findings primarily reflect the perspectives of key informants representing the management side and therefore do not fully capture the perspectives of MSME actors or direct beneficiaries within the local community. This study demonstrates that the SROI framework can be applied as a qualitative analytical approach to evaluate the social value generated by the role of village-owned enterprises in managing post-mining tourism destinations.</p> <p><em>[Transformasi Tebing Breksi dari kawasan pertambangan batu breksi vulkanik menjadi destinasi wisata menghadirkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal di Desa Sambirejo. Penghentian aktivitas pertambangan pada tahun 2014 menyebabkan hilangnya sumber pendapatan para penambang yang sebelumnya bekerja tanpa jaminan sosial, sehingga masyarakat dituntut untuk beralih ke sektor pariwisata di tengah kondisi kemiskinan perdesaan yang masih relatif tinggi. Kondisi tersebut menempatkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Desa Sambimulyo pada posisi strategis dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat sekaligus pengelolaan ekonomi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMKal Desa Sambimulyo dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan destinasi wisata Tebing Breksi, sekaligus mengevaluasi nilai sosial yang dihasilkan dari peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan kerangka Social Return on Investment (SROI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMKal Desa Sambimulyo dapat dipahami melalui keterkaitan antara penguatan kelembagaan sejak tahap awal pengelolaan, perluasan ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan berbagai kelompok usaha, serta peningkatan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung oleh pekerja dan masyarakat sekitar. Transformasi kawasan pertambangan menjadi destinasi wisata telah membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga transparansi dan kohesivitas sosial, serta mendorong pengakuan terhadap keberhasilan pengelolaan di tingkat nasional. Meskipun demikian, keberlanjutan manfaat tersebut masih dipengaruhi oleh fluktuasi musiman jumlah kunjungan wisatawan serta keterbatasan pendanaan untuk pengembangan kawasan. Temuan penelitian ini terutama merepresentasikan perspektif informan kunci dari sisi pengelola, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perspektif pelaku UMKM maupun masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka SROI dapat diterapkan sebagai pendekatan analitis kualitatif untuk mengevaluasi nilai sosial yang dihasilkan dari peran badan usaha milik desa/kalurahan dalam pengelolaan destinasi wisata pascatambang. Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Peran BUMKal, Destinasi Wisata Pascatambang]</em></p> 2026-09-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 Muftia Ariffatul Fauziah, Maria Imelda Naibobe, Ambar Teguh Sulistiyani , Amanda Elista https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/ijpap/article/view/1238 Reconstructing the Paradigm of Islamic Legal Policy in Indonesia: From Symbolic Formalization to Maq??id-Based Legal Policy 2026-09-18T13:04:04+07:00 Ihram Ahmed Siregar [email protected] Rizki Amar [email protected] M. Aulia Urrahman [email protected] <p>Islamic legal policy in Indonesia has long been dominated by a formalistic paradigm that measures policy success by the extent to which fiqh norms are positivized into state regulation, yet this approach increasingly reveals its limitations in producing substantive transformation for society. This study aims to reconstruct the paradigm of Islamic legal policy, shifting it from symbolic formalization toward a Maq??id-Based Legal Policy, a policy evaluation framework that measures legal success by its actual contribution to public welfare (<em>maslahah</em>), justice, and the protection of citizens' rights. Using a normative-juridical approach through doctrinal analysis and comparative policy review, this study examines national legislation, classical and contemporary fiqh literature, and the dynamics of Islamic legal policy reform, employing Jasser Auda's systems approach, which emphasizes connectivity, cognitive openness, multidimensionality, and purposiveness. The findings reveal two main points. First, legal policy formulation and implementation showing the strongest effectiveness and social acceptance have followed an integrative-substantive path, as evidenced in family law, Islamic economic, and environmental-natural resource policies. Second, maq??id-based Islamic values operate not as an exclusive system but as a dialogical source of values that can contribute ethically to the formulation of pluralistic national legal policy, in line with Pancasila. This study concludes that Maq??id-Based Legal Policy offers an integrative paradigm capable of bridging the tension between sharia and state law, while providing a policy evaluation framework that can be operationalized across sectors.</p> 2026-10-08T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 Ihram Ahmed Siregar, Rizki Amar, M. Aulia Urrahman